“Jadi harus dites dulu, terutama guru. Karena sebagian besar guru itu masuknya tidak melalui tes. Ada syarat kemampuan penguasaan materi guru dan pengetahuan umum. Ada kompetensi dasar dan ada kompetensi bidang,’ ungkap Azwar usai menemui Ketua PB PGRI dan perwakilan guru honorer di Gedung Kemenpan-RB, Jakarta, Selasa (21/2).
Dalam pelaksanaan tes seleksi ini, pemerintah akan menggandeng sepuluh perguruan tinggi negeri (PTN). Antara lain, Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Airlangga (Unair), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Andalas (Unand), dan Universitas Hasanuddin (Unhas).
Azwar menjelaskan, proses tes seleksi ini akan dikoordinasi oleh sepuluh PTN tersebut. Sehingga, pelaksana tes ini tidak lagi Pemerintah Daerah (Pemda), melainkan ditangani oleh pemerintah pusat atau nasional.
“Selain tes seleksi, tenaga honorer yang kita angkat ini juga harus bersedia untuk ditempatkan di tempat yang kosong. Banyak tenaga honorer saat ini tidak mau dipindah, dan hanya mau menempati tempat yang sudah penuh (di kota). Jujur saya katakan, guru ini hitungannya sudah lebih, kita sudah mengalahi Jepang, tapi mengajarnya masih delapan jam, ini belum efektif. Kita minta kesediaan dari guru yang diangkat mau ditempatkan sesuai dengan kebutuhan,” tukasnya.
Lebih jauh Azwar menambahkan, saat ini ada sekitar 600 ribuan tenaga honorer dari semua bidang yang siap diikutkan tes seleksi dan dilakukan secara bertahap. Namun begitu, Azwar menyebutkan bahwa penghasilan (gaji) tenaga honorer berasal dari non APBN dan APBD.
Di luar jumlah itu, juga ada sekitar 160 ribuan orang tenaga honorer yang siap diangkat untuk menjadi PNS. Akan tetapi, tenaga honorer ini pendataannya sudah selesai dan tidak perlu lagi mengikuti tes seleksi.
“Oleh karena itu, untuk 600 ribuan yang non APBN dan APBD tersebut, datanya akan kita ricek lagi. Awalnya kita minta jumlah saja namun nanti kita minta namanya siapa, dimana asalnya, sejak kapan. Biar jelas. Saya berprinsip honorer ini akan diperhatikan bukan karena alasan kemanusiaan tapi juga harus mempunyai kemampuan minimum. Kita kan menggunakan uang negara untuk membayarnya. Maka itu, kita yang paling penting kita juga tidak menutup kesempatan untuk anak-anak yang masih fresh,” paparnya. (zun)
14 Komentar
Comments RSS TrackBack Identifier URI
PP BARU HARGA MATI..... 
asal adil & berimbang, pak ! yg senior diperhatikan & diutamakan, yg muda2 (fresh) dipertimbangkan biar lebih lengkap, sempurna !!!
klo bsa pak, krim intelx pns ke daerah2 coba liat gmna nakalx pjabat2 di daerah, tak p’duli siapa asalkn ada uang utk mmbyar (Sogok) yah lulus deh mnjadi cpns… lalu bgi rkyat keecil yg tak punya apa2,,, hanya bisa tinggal mnjadi penonton setia smbil mengelus dada dan mngatakan “tuhan percepatlah datangnya hari kiamat biar pengadilan seadil-adilnya segara berlangsung “
tolong di perketat seleksi ya. karna banyak keluarga pejabat-pejabat daerah yang tidak perna bekerja menjadi honor, tiba tiba masuk data base honorer yang akan diangkat menjadi PNS.terutama yang sangat rawan disusupi honorer katagori II yang bukan di biayai APBN dan APBD.
mudahan yang lebih senior,tua,banyak makan garam yang sarat dengan berbagai pengalaman dan cobaan dalam mengajar selama kurun waktu diatas 10 thn diperhatian dan dipertimbangkan? kerena hanya inilah harapan mereka satu-satunya untuk meraih masa depan yang lebih baik lagi.
kompetensi jangan lupa
cobalah propesional,adil dan sesuai aturan dalam melakukan sesuatu, ikuti UU (hilangkan nepotisme,nepotiUANG)
lakukan seadil-adilnya…….kalo perlu utamakan mereka yang sudah tua dan brepengalaman jangan yg fres aja sementara tak tau apa-apa……….lakukan survai…..dan liat dedikasi mereka dimasyarakat!
yang fres malah punya ilmu baru. maka seleksi akademik adalah jalan terbaik
Yth. tolong benar2 diperhatikan khusus buat guru yang sdh lama wiyata bhakti jangan sampai tergeser posisinya oleh mereka yang baru lulus gelar sarjana….anak kolong…atau mereka kaum borju.
Sebagai guru honorer yang berpenghasilan 200.000/bln dengan masa kerja 9th…dari mana kami harus mencari tambahan penghasilan klo sekedar memperjuangkan nasib kami saja u/ menjadi PNS harus mengeluarkan kocek begitu dalam ?………mau makan apa anak2 kami dirumah……?
Sekali lagi tolong perhatikan nasib kami yang sdh bertahun tahun diperlakukan tidak adil.
Pekerjaan kami sbg guru honor lebih berat dan lebih banyak jika dibandingkan dengan guru PNS…..tp apa yang kami peroleh ?…… smentara mrk bknnya mengajar di kls malah ngobrol di kantin sambil membicarakan dana setifikasi yang baru saja cair, membicarakan kenaikan pangkat mereka….membicarakan ttg perhiasan emas yg baru mereka beli…….
Sementara banyak diantara mereka yang bekerja dengan uang bkn dengan otak….RPP untuk sertifikasi dibuatkan oleh guru honor, surat2 tugas juga diketik oleh guru honor, bahkan hanya dengan bermodalkan 3.5jt mrk sdh bisa naik pangkat…….
utamakan kompetensi… siswa berhak untuk dididik guru yang terbaik. dan jangan sampai ada oknum yang sengaja memalsukan data dg tujuan agar diangkat cpns
y dong tlg prhtkan mskrja+usia yg br lls msh terlalu dini
saya juga sudah 10 tahun menjadi tenaga honorer di instansi kejaksaan di daerah slawi kab.tegal…….sampai dengan sekarang tidak ada yang mengusulkan……mohon kiranya dapat di perhatikan.
luluskan aja semua yg masuk katagori II, kasih kesempatan mereka untuk berbakti pada negara dan bangsa Indonesia ini……….
jadikan kebenaran dalam berfikir