MENPAN Harapkan Tenaga Honorer Jadi CPNS

JAKARTA – Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan berjanji pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dapat selesai tahun depan.

“Pengangkatan tenaga honorer tidak sesuai dengan reformasi birokrasi dimana diharapkan tersaring tenaga kerja professional,” kata Mangindaan, pada rapat kerja dengan Komisi II DPR RI yang dipimpin Chairuman Harahap di Gedung DPR, Jakarta,Rabu (26/5/2010).

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eddy Topo yang turut mendampingi E E Mangindaan menjelaskan, saat ini BKN telah melakukan pendataan ulang PNS. Ia berharap tidak ada lagi nomor induk ganda bagi PNS. Data ulang itu juga dijadikan basis data PNS.

“Sejak adanya pemekaran daerah, sekitar dua juta PNS Pusat telah pindah tugas ke daerah sebab adanya kebutuhan tenaga aparatur negara di daerah yang baru dimekarkan,” ujarnya.

Sementara itu seluruh tenaga honorer yang belum diangkat menjadi PNS, berharap pengangkatan mereka tuntas tahun ini dan seluruh organisasi tenaga honorer yang belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menolak CPNS tahun 2010 melalui seleksi akademik/umum.

“Kita menolak tes sebab pengangkatan tenaga honorer sebelumnya juga tidak melalui tes. Kalau kita di tes maka kita juga minta agar tenaga honorer yang sudah diangkat, kembali di tes,” ujar Andi Subakti tenaga honorer dari Medan, Sumut di Gedung DPR Jakarta, Rabu (26/5/2010), didampingi Dedy Muliadi dari Jawa Barat, Tgk Mulyadi, SH dari Aceh.

Sejumlah pengurus asosiasi guru dari Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, dan Lampung ini juga diterima oleh anggota Komisi VIII DPR Ibrahim Sakti Batubara (PAN), Imron Mochtar dari Demokrat.

Menurut Dedi, persoalan guru honorer ini tidak lepas dari keberadaan PP 43/2005 jo PP 43/2007 tentang pengangkatan guru honorer menjadi pengawai negeri sipil (PNS). Pasalnya banyak kebijakan dari PP itu yang menyimpang dari nilai keadilan dan kemanusiaan seperti yang diamanatkan di dalam UUD 1945. (zun)

About these ads

14 Komentar

  1. Saya sudah menjadi PTT 15 tahun lebih sampai saat ini juga gelisah memikirkan nasib kita ini, sebaiknya pemerintah selalu ditekan jangan dikawal, sebab kalau dikawal masih molor terus, sehingga akan memberi kesempatan bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menyusupkan data-base terutama yang yang dibiayai APBD/APBN yang seharusnya sudah tuntas malah tambah semakin tak terkendali.
    Kalau PP nya berlaku sampai 2009 ya harus segera disahkan pp yang baru sebagai pengganti untuk mengakomodir nasib kita yang bukan apbd/abpn.

  2. Saya mengabdi mulai thn 1994,,,msk data base thn 2005..Tahn 2007 diluluskan dgn melengkapi berkas,Krn OTODA smpai skg Saya blm dilantik,,saya dari Kab,ogan ilir sumsel,,dgn nomor Registrasi 5610100221 mhn yg brwenang memperhatikan nasib saya,,

  3. Saya honorer kemenkeu tugas pokok saya adalah sebagai tenaga keamanan ,yang di biayai dari APBN / DIPA tapi di samping tugas pokok tersebut saya juga menjalani tugas sebagai operator sakpa dan simak bmn serta aplikasi yang lain,.dan apabila ada pegawai yang dinas atau sakit saya yang menggantikan tugas pokok mereka mulai dari pelayanan pembuatan NPWP sampai Konsultasi masalah perpajakan,.bahkan waktu acara Pelatihan SIKKA dan Rekonsiliasi SIMAK BMN Di hotel Mega ANGGREK JAKARTA Saya yang di utus untuk mengikuti pelatihan tersebut,.Tapi apakah ada pertimbangan dari Pejabat Dari DPR RI dan Dari KEMENTERIAN KEUANGAN Untuk memperhatikan nasib kami selaku tenaga honor,.dan kenapa kami dibedakan dengan tenaga honorer dari Instansi lain,..Kalau memang masih meragukan kemampuan kerja kami,.kami sanggup untuk menandatangani Fakta Integritas yang bermaterai 6000 apabila kami tidak mampu bekerja di KEMENTERIAN KEUANGAN Kami sanggup untuk di pecat dan tidak dipekerjakan lagi di KEMENTERIAN KEUANGAN,..

  4. pengangguran merajalela,apa mau ditambah lagi dgn mem PHK honorer???

  5. Bagaimana Nasip Tenaga Honorer, honor dari bagian administrasi yang tidak masuk data Base th. 2005 namun mereka Honor Sejak Tahun 2005?.. Apakah Ada Prioritas Atau Peluang Bagi Mereka diangkat Menjadi CPNS tahun 2010.

  6. Betul sekali saudara Ardiansyah saya sangat setuju dgan usulan saudara itu jg senasib dgan demikian! Iya tolonglah nasib kami ini kami menngabdi udah begitu lama sejak th 2000 tp kemaren saat pendaataan 2005 nama saya tidak masuk di database sekali lg tolong perjuangkan nasib kami sema ini demi keluarga dan anak istri kami ! Terimakasih…!

  7. saya honorer yang dibiayai oleh Apbd yang tertinggal di kabupaten kampar propinsi riau, tenaga kesehatan / perawat sejak 2004 hingga sekarang belum juga diangkat, sedangkan yang tahun 2005 sudah diangkat semua gimana nih…..

  8. saya sdh menjadi tenaga honorer yg dibiayai dr APBN di Dep.PU mulai april 2006,untuk jadi PNS saja harus mengikuti tes ke Jakarta bersama dengan peserta Umum,meski kami ada surat pengantar dari Instansi kami,tetapi tidak ada keistimewaan tersendiri,biaya jg banyak.dengan adanya PP ini saya harapkan ada harapan untuk saya dan teman teman honorer lainnya bisa diangkat PNS th.2010,amin

  9. saya telah menjadi tenaga honorer sejak Juni 2006 di biayai dari APBN di KPU Kab. Tasikmalaya, saya harap semua tenaga honorer di angkat jd PNS tahun 2010. perhatikan nasib rakyat . amiiinn .

  10. RIBUAN HONORER DEPKEU, YANG TERDAFTAR DI DATABASE BKN 2005, BUKAN DIANGKAT CPNS, MALAH DI PHK SEPIHAK.

    http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=88384

  11. sy sdh mengabdi sejak thn 2008 smp sekarang. blm lama ini di lakukan pendataan utk k1 dan k2. apakah sy msk dlm database

  12. dmn caraari daftar nama cpns dan tenaga honorer kab. tasikmalaya, sy sdh mncari tapi sulit dibuka……trm ksih

  13. Sebaiknya untuk honorer tidak ada test, paling diurutkan dari masa kerja yang lebih lama sampai masa kerja yang masih baru, terus diangkat secara bertahap sampai habis. Karena dia sudah mengabdikan diri kepada pemerintah begitu lama, kalau pengabdian dia sudah lama berarti dia sudah profesional dibidangnya, kalau diadakan test bagai mana kalau yang masa kerjanya sudah lama tidak lulus berarti pemerintah tidak adil (mendhalimi) mereka, tinggal pemerintah/yang berwenang meneliti kebenaran masa kerja dari honorer tersebut secara teliti.

  14. [...] fthsnikrw.wordpress.com [...]


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.